Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Volume 2 Issue 3 - March 2023"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif ]]>
<![CDATA[Soritua Agung Tampubolon]]>;
<![CDATA[Ediwarman Ediwarman]]>;
<![CDATA[Marlina Marlina]]>;
<![CDATA[Mahmud Mulyadi]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3 - March 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i3.137
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mengetahui tentang sistem hukum terhadap penanganan tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif, mekanisme penegakan hukum oleh kejaksaan dalam penghentian penuntutan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Poso Nomor: B-912/P.2.13/Eoh.2/11/2021, dan kebijakan kriminal sebagai landasan pemahaman kebijakan restorative justice di Kejaksaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa sistem hukum terhadap penanganan tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Mekanisme penghentian penuntutan dalam Surat Ketetapan Nomor: B-912/P.2.13/Eoh.2/11/2021 dimulai dari upaya perdamaian, proses perdamaian, dan pelaksanaan perdamaian. Kebijakan kriminal sebagai landasan pemahaman kebijakan restorative justice di Kejaksaan dibagi dalam tiga bagian yang pertama, arti sempit ialah asas kebijaksanaan menuntut serta asas dominus litis yang menjadi dasar kebijakan restorative justice, arti luas yaitu fungsi penegak hukum ketika kemanfaatan dan kepastian hukum dilandasi dengan hati Nurani maka keadilan akan terwujud secara paripurna, arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan atau peraturan untuk mewujudkan keadilan restoratif.]]>
<![CDATA[Dasar Pertimbangan Hakim Pada Upaya Peninjauan Kembali dalam Kasus Gratifikasi ]]>
<![CDATA[Almunawar Sembiring]]>;
<![CDATA[Madiasa Ablisar]]>;
<![CDATA[Mahmud Mulyadi]]>;
<![CDATA[Edi Yunara]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3 - March 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i3.138
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mengetahui tentang pengaturan tentang Upaya Peninjauan Kembali pada Hukum Acara Pidana dan analisis putusan Peninjauan Kembali dalam Putusan Pengadilan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019, Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020, dan Nomor 318 PK/ Pid.Sus/2018. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Peninjauan Kembali di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981, dan juga ada diatur di diluar daripada Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, yakni juga telah diatur di dalam Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga terdapat di dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 atas uji materil terhadap pasal 368 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan bahwa Upaya Peninjauan kembali hanya boleh dilakukan satu kali tidak memiliki kekuatan mengikat, dan yang terbaru tentang Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung Mengeluarkan Surat Edaran No 7 tahun 2014. Berbeda dengan 2 (dua) keputusan Peninjauan Kembali sebelumnya bahwa Putusan Nomor 318PK/ Pid.Sus/2018 sebagai satu-satunya Putusan Peninjauan Kembali yang berjalan secara normal dalam penelitian ini, serta juga dasar dan alasan permohonan peninjauan kembali di kabulkan telah bersesuaian dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pokok Kekuasan Kehakiman tentang Upaya Hukum Peninjauan Kembali.]]>
<![CDATA[Kewenangan Mengadili dalam Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Joint Venture dalam Kegiatan Usaha Pengangkutan Laut ]]>
<![CDATA[Cindy Theresia Br Manurung]]>;
<![CDATA[Ningrum Natasya Sirait]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>;
<![CDATA[Detania Sukarja]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3 - March 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i3.139
<![CDATA[Perjanjian joint venture banyak digunakan dalam kerjasama bisnis. Dalam perjanjian joint venture agreement terdapat klausul termasuk ketentuan klausul arbitrase. Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dengan perjanjian arbitrase. Tetapi terdapat pertentangan kompetensi absolut antara arbitrase dan pengadilan dimana salah satu pihak masih mengajukan sengketa ke pengadilan, contoh dan sekaligus fokus dalam pembahasan tulisan ini adalah perkara antara PT. Layar Sentosa Shipping Services melawan Wallem & CO Limited dan PT. Wallem Sentosa Shipping Services. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Analisa data dilakukan secara kualitatif dan menghasilkan penelitian dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan penyelesaian sengketa joint venture agreement antara penanam modal berdasarkan hukum di Indonesia berkaitan dengan pengaturan klausul Choice of Forum atau Choice of Jurisdiction dalam perjanjian yang disepakati. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara antara PT. Layar Sentosa Shipping Services melawan Wallem & CO Limited dan PT. Wallem Sentosa Shipping Services karena Penggugat dan Tergugat terikat pada perjanjian arbitrase dalam Joint Venture Agreement yang menyepakati Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sebagai choice of forum, sehingga SIAC berwenang. Dikuatkanya putusan pengadilan negeri oleh majelis hakim tingkat banding memberikan kepastian hukum pada para pihak untuk menyelesaikan sengketa pada badan arbitrase SIAC dan menegaskan pengadilan tidak berwenang menyelesaikan perkara tersebut wujud untuk menghormati sesuatu yang sudah disepakati dalam perjanjian yaitu penggunaan arbitrase SIAC dalam sengketa joint venture tersebut.]]>
<![CDATA[Risiko Hukum Penggunaan Smart Contract pada Ethereum di Indonesia ]]>
<![CDATA[M. Ulul Azmi]]>;
<![CDATA[Sunarmi Sunarmi]]>;
<![CDATA[T. Keizerina Devi Azwar]]>;
<![CDATA[Sutiarnoto Sutiarnoto]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3 - March 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i3.140
<![CDATA[Aktivitas ekonomi secara global telah beradaptasi dan melakukan digitalisasi, ekonomi digital membuat aktivitas bisnis masyarakat berubah, dari yang awalnya bersifat manual kini perlahan bertransformasi menjadi serba digital, sehingga berbagai aktivitas menjadi lebih praktis dan efesien. Dibalik kelebihan yang ditawarkan namun ada hal penting lainnya yang perlu diperhatikan yaitu mengenai risiko-risiko yang akan ditimbulkan terkait aktivitas tersebut mengingat belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana risiko hukum yang ditimbulkan terhadap penggunaan smart contract pada ethereum di Indonesia. Hasil yang diperoleh adalah risiko hukum penggunaan smart contract pada ethereum di Indonesia dapat ditimbulkan dari berbagai sisi mulai dari risiko hukum regulasi, risiko hukum kontrak, dan risiko kepatuhan.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Adat: (Studi Hutan Adat Tombak Haminjon Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta Kabupaten Humbang Hasudutan) ]]>
<![CDATA[Ray Amantharo Saragih]]>;
<![CDATA[Rosnidar Sembiring]]>;
<![CDATA[Suhaidi Suhaidi]]>;
<![CDATA[Syarifah Lisa Andriati]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3 - March 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i3.141
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat adat pandumaan sipituhuta. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang diperoleh melalui kelompok studi dan pengembangan prakarsa masyarakat (ksppm) dan komunitas masyarakat adat pandumaan sipituhuta. Hasil penelitian ditemukan bahwa secara de jure pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat telah dimuat dalam peraturan yang ada. Secara de facto negara belum memberikan perlindungan kepada masyarakat hukum adat,oleh karena itu masyarakat Pandumaan Sipituhuta berjuang untuk memperoleh pengakuan dari negara. Upaya perlindungan Hukum yang dilakukan Pemerintah adalah terbitnya Putusan Mahkamah Kontitusi No.35/PUU-X/2012 dan Penerbitan Penetapan Hutan adat Tombak haminjon seluas -+2000 hektare, melalui Pemberian SK MENLHK 5082 pada tahun 2021.]]>
<![CDATA[Pelanggaran Prinsip Fiduciary Duty oleh Direksi yang Rangkap Jabatan ]]>
<![CDATA[Prawira Kamila]]>;
<![CDATA[Budiman Ginting]]>;
<![CDATA[Dedi Harianto]]>;
<![CDATA[T. Keizerina Devi Azwar]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3 - March 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i3.142
<![CDATA[Fenomena rangkap jabatan direksi pada perseroan terbatas saat ini marak di Indonesia. Hal ini menimbulkan vested interest yang menjadi salah satu indikator pelanggaran prinsip fiduciary duty. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui korelasi antara fiduciary duty dan rangkap jabatan. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan deskriptif analitis. Hasil penelitian disimpulkan bahwa kurangnya pengaturan mengenai rangkap jabatan menyebabkan tidak adanya batasan yang jelas mengenai mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan, karena hal ini dapat menyebabkan pelanggaran terhadap Prinsip Fiduciary Duty yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan perseroan terbatas dan para pemegang saham. Fiduciary Duty ada antara direksi dan perseroan terbatas. Direksi menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan untuk kepentingan perseroan. Mereka tidak boleh menyebabkan kerugian keuangan perusahaan. Jika hal tersebut terjadi, maka akan ada konsekuensi hukum seperti tuntutan dari pemegang saham untuk mendapatkan sanksi yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata dan pasal 398 dan 399 KUHP. Penelitian ini menemukan bahwa tidak adanya kepastian hukum terhadap rangkap jabatan yang seolah-olah diperbolehkan namun dapat merugikan perusahaan. UUPT tahun 2007 telah mengatur bentuk pertanggungjawaban direksi dan perlindungan hukum bagi pemegang saham. Disarankan agar Fiduciary Duty dan rangkap jabatan diatur untuk mencegah kerugian keuangan perusahaan dan melindungi perusahaan dan pemegang sahamnya.]]>
<![CDATA[Kebijakan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang yang Menyebabkan Luka ]]>
<![CDATA[Nia Khairunnisya]]>;
<![CDATA[Ediwarman Ediwarman]]>;
<![CDATA[Marlina Marlina]]>;
<![CDATA[Rosmalinda Rosmalinda]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3 - March 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i3.143
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui tentang penerapan kebijakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka khususnya dalam penetapan Nomor: 15/Pen.div/2021/PN Rap dan Penetapan Nomor: 47/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, penetapan hakim, teori hukum dan pendapat sarjana yang berhubungan dengan kebijakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana kekerasan yang menyebabkan orang luka. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penetapan Nomor: 15/Pen.div/2021/PN Rap dan Penetapan Nomor: 47/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn menyatakan Anak sebagai pelaku kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka yang penyelesaiannya melalui diversi. Diversi yang berhasil dilaksanakan pada tahap Penyidikan, Penuntutan maupun pada tahap Persidangan maka akan dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan penghentian pemeriksaan perkara di depan persidangan dengan Anak dikembalikan kepada orang tua dan tetap melanjutkan sekolah.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika ]]>
<![CDATA[Gheanina Prisilia Kaban]]>;
<![CDATA[Madiasa Ablisar]]>;
<![CDATA[Suhaidi Suhaidi]]>;
<![CDATA[Rosmalinda Rosmalinda]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3 - March 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i3.144
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw dan Putusan Pengadilan Negeri No. 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Liw sudah sesuai atau tidak dengan aturan hukum terkait perlindungan anak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat sarjana yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika serta Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw dan Putusan Pengadilan Negeri No. 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Liw. Hasil penelitian disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika adalah menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan rehabilitasi pada anak. Hasil analisis secara yuridis bahwa kedua putusan pengadilan negeri tersebut keliru dan kurang memberikan perlindungan hukum kepada anak karena hanya menjatuhkan hukuman pidana berupa pidana penjara tanpa memberikan fasilitas rehabilitasi.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Cybercrime di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara ]]>
<![CDATA[Ruth Gladys Sembiring]]>;
<![CDATA[Madiasa Ablisar]]>;
<![CDATA[Mahmud Mulyadi]]>;
<![CDATA[Jelly Leviza]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3 - March 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i3.145
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui tentang undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik telah secara akomodatif atau belum mengatur perbuatan-perbuatan pidana yang dikategorikan sebagai cybercrime; bentuk-bentuk cybercrime yang sering terjadi diwilayah polda sumatera utara; dan penegakan hukum cybercrime oleh pihak kepolisian diwilayah polda sumatera utara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Hasil penelitian ini dapat diketahui yaitu undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang cukup relatif akomodatif secara normatif dalam menjawab kebutuhan masyarakat dalam melakukan kegiatan di dunia cyber. Bentuk-Bentuk tindak cybercrime yang sering terjadi diwilayah Polda Sumatera utara ialah pencemaran nama baik, judi online serta konten asusila. Penegakan hukum oleh pihak kepolisian awalnya menerima laporan atau aduan terkait masalah tindak cyber selanjutnya melakukan penyidikan dalam menetapan status terlapor sebagai tersangka dalam penegakan hukum tindak cybercrime yang dilakukan setelah adanya bukti-bukti yang jelas serta dapat dihubungkan secara langsung dengan terlapor atau penindakan langsung.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Region II Medan ]]>
<![CDATA[Arsyad Subhan Purba]]>;
<![CDATA[Hasyim Purba]]>;
<![CDATA[Rosnidar Sembiring]]>;
<![CDATA[Utary Maharany Barus]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3 - March 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i3.146
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang kesesuaian praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia Region II Medan dengan peraturan perundang-undangan; proses penjualan dan sisa penjualan objek jaminan pembiayaan gadai emas; dan bentuk perlindungan hukum terhadap debitur gadai emas di Bank Syariah Indonesia Region II Medan dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek gadai. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas dan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN MUI/III/2002 tentang Rahn; Praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia dijalankan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang berlaku pada bank yang kemudian tertera pada lembar Surat Bukti Gadai Emas (SBGE). Namun, terkait metode penjualan objek jaminan gadai emas di BSI Region II Medan tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang mana praktik penjualan objek gadai di BSI dilakukan melalui penjualan kepada toko emas, sedangkan Fatwa DSN MUI mengatur proses penjualan objek gadai melalui proses lelang syariah. Meskipun demikian, tidaklah melanggar unsur syariah secara langsung dikarenakan tidak melanggar baik rukun ataupun syarat sahnya akad rahn; Terdapat 8 (delapan) bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia kepada Nasabah dalam pelaksanaan gadai emas dan dalam hal terjadinya penurunan harga emas saat eksekusi objek gadai.]]>
